Kamis, 18 April 2013, saya diundang ke acara Indonesian Young Leader Forum II 2013 yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Hotel Ritz-Carlton, Pasific Place, Jakarta. Ini acara yang menarik dan penting, karena dalam forum ini dihadiri para tokoh bangsa ini seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Harry Tanoesoedibjo, dan lain sebagainya.

Saya sendiri bukan kali pertama diundang menjadi pembicara di acara ini. Setiap tahun, saya selalu diundang untuk ikut berbagi ide dan gagasan dalam forum tokoh muda Indonesia ini, bisanya mengenai topik ekonomi-bisnis. Pada acara kali ini, saya mengisi sesi bersama Putri Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani, dan Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, perwira muda TNI yang juga putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kami berbicara mengenai kesiapan Indonesia dalam menyambut ASEAN Economic Community tahun 2015. Masing-masing dari kami menyampaikan pandangannya menurut bidangnya. Misalnya Mbak Puan dari sisi sosial-politik, Mas Agus dari aspek militer (pertahanan dan keamanan), dan saya sendiri dari sisi ekonomi-bisnis.

Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan apresiasi atas perekonomian Indonesia yang pertumbuhannya relatif tinggi, yaitu sekitar 6,5 persen. Perekonomian Indonesia adalah yang tertinggi kedua setelah Cina, yang tumbuh 7,3 persen.

Prestasi itu tentu tidak didapat dengan tiba-tiba. Ada salah satu faktor penting yang melatarbelakanginya, di antaranya, stabilitas politik nasional yang terjaga. Stabilitas ini menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, karena orang bisa berbisnis atau berusaha merasa aman dan nyaman, tanpa adanya gejolak politik yang mengganggu.

Bagi saya, juga kalangan pengusaha atau pelaku perekonomian, stabilitas itu penting dan utama. Target pertumbuhan setinggi apa pun kalau tak didukung stabilitas, akan percuma. Berapapun target pertumbuhan ekonominya, harus diikuti dengan komitmen menjaga stabilitas politik. Tanpa itu, iklim usaha tidak akan kondusif dan target akan sulit dicapai.

Memang gejolak politik ada, seperti yang diungkapkan Mbak Puan, terjadi dalam sejumlah pemilukada. Tapi hal itu dapat diatasi dengan baik sehingga tak sampai mengganggu perekonomian secara nasional. Namun potensi ancaman terhadap stabilitas ini juga perlu diwaspadai. Apalagi saat ini sudah memasuki “tahun politik” menjelang Pemilu tahun 2014.

Menurut Mbak Puan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, proses berdemokrasi bangsa ini belum sepenuhnya menunjukkan sikap dewasa. Hal itu dapat dilihat pada kerusuhan-kerusuhan dalam sejumlah pelaksanaan pemilukada. Katanya, hal itu karena sebagian dari bangsa ini siap menang tetapi tidak siap kalah. Situasi politik sekarang sudah mulai “menghangat”, dan akan “memanas” pada puncaknya, yakni di tahun 2014. Jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin mengganggu stabilitas nasional, yang akibatnya akan berdampak pada perekonomian.

Sementara Mas Agus menyoroti stabilitas nasional dari tinjauan stabilitas di kawasan, terutama Asia Tenggara. Menurutnya, banyak hal yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, yang dapat pula berpengaruh pada ekonomi masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Contohnya, sengketa perbatasan, perebutan wilayah laut Cina selatan, Selat Malaka yang merupakan jalur niaga yang strategis seperti Terusan Suez atau Terusan Panama, dan kejahatan transnasional, seperti illegal logging (pembalakan liar), illegal fishing (pencurian ikan), perdagangan narkotika, dan lain-lain.

Pendapat senada juga diungkapkan Presiden SBY yang memberikan kuliah umum di acara yang sama, sebelum sesi saya. Presiden menghimbau seluruh kalangan, baik masyarakat, pengusaha, maupun politisi ikut menjaga stabilitas politik. Dia berpesan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan di atas kepentingan politik.

Menurut presiden, jika politik tidak stabil, baik tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi, maka perangkat undang-undang yang mendukung ASEAN 2015 dan aturan yang mendukung ekonomi bias terhambat. Akibatnya ekonomi kita akan terganggu, dan Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Karena itu, beliau meminta kalangan eksekutif, legislatif, maupun pengusaha, juga masyarakat saling bersinergi menjaga stabilitas politik ini.

Selain mengenai stabilitas politik yang penting bagi perekonomian, dalam kesempatan saya juga menekankan satu hal yang penting diperhatikan yaitu: pemerataan ekonomi. Pemerataan ini artinya, pencapaian ekonomi kita hendaknya juga harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Harus merata.

Kalau memakai logika sederhana, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat dikatakan bahwa negara ini sedang punya banyak uang. Maka uang yang banyak ini seyogyanya juga harus dirasakan semua orang, terutama mereka yang miskin. Bukan hanya oleh kalangan tertentu saja. Kita tidak bisa menafikan bahwa meski pertumbuhan ekonomi kita baik, masih banyak permasalahan yang terjadi, misalnya soal kemiskinan yang ternyata juga cukup banyak. Bisa dikatakan jurang antara si kaya dan si miskin juga cukup lebar.

Maka di sanalah tantangan kita ke depan. Yaitu tetap menjaga pertumbuhan tetap tinggi, namun juga memeratakannya, agar mereka yang kemampuan ekonominya rendah juga bisa menikmati. Misalnya bagaimana tingginya pertumbuhan perekonomian kita juga bisa membantu perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Masih terlalu banyak anak-anak di negeri ini yang tidak mengenyam pendidikan, terutama pendidikan dasar. Jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga masih tinggi, yakni mencapai 90 juta. Ini tentu membutuhkan perhatian kita semua.

Apa yang dibahas di acara tersebut sangat penting. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2014. Semoga acara lima tahunan ini berjalan dengan baik sehingga stabilitas politik bisa dijaga dan tidak mengganggu perekonomian kita. Semoga juga nantinya kontestasi politik tersebut melahirkan pemimpin yang tidak hanya akan membuat perekonomian kita makin maju, tetapi juga bisa membuatnya merata bagi seluruh rakyat Indonesia.